Sangat menyebalkan memang! Ketika musim ujian mid semester seperti sekarang ini saat lagi semangat-semangatnya mbuka-mbuka diktat kuliah eh, listrik tiba-tiba padam. Tentu bukan hanya saya yang sebal kan? Mayoritas penduduk Indonesia saat ini merasakannya lebih-lebih bagi mereka yang tinggal di Pulau Sumatra, bahkan mereka sampai demo segala menuntut PLN agar bisa memenuhi kebutuhan listrik mereka. Seperti teman saya AYU yang pasti sebal kalau lagi asyik online tiba-tiba diskonek dan terpaksa online pakai Hape.. hehehe iya kan yuk!!].
Tulisan ini mungkin bisa sedikit menjelaskan kepada kita. Ditulis oleh idola saya DAHLAN ISKAN di Jawa Pos edisi 17-18 Nopember 2009. Silahkan simak dan silahkan merasa semakin gemas, geregetan bahkan sakit hati kita dibuatnya.
Dampak Pembangkit Listrik yang “Salah Makan”
Oleh : DAHLAN ISKAN
DIREKTUR utama PLN harus melakukan ini. Terutama kalau semua orang menghendaki kelistrikan Indonesia bisa baik. Tapi, semua direktur utama PLN, baik yang lalu, yang sekarang, maupun yang akan datang tidak akan bisa melakukan ini.
Bayangkan. PLN memiliki banyak sekali pembangkit listrik raksasa yang mestinya dijalankan dengan gas, kini harus diberi makan solar. PLTG “salah makan” ini. meliputi sekifar 5.000 MW! Yang 740 MW dua buah ada di dekat Jakarta. Yang 1.000 M W ada di Gresik. Yang 750 MW ada di Pasuruan. Dan di beberapa tempat lagi di Jawa ini.
PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) itu tentu didesain untuk diberi “makan” gas. Namun, PLN tidak bisa mendapatkan gas. Bukankah negeri ini punya banyak gas? Juga dikenal sebagai pengekspor gas? Ya. Itu benar. Tapi, untuk PLN terlalu banyak persoalannya. Kalau saya uraikan di sini bisa menghabiskan seluruh halaman Surat kabar ini.
Yang jelas, akibat tidak bisa mendapatkan gas, PLTG-PLTG tersebut diberi makan solar. Memang desain mesinnya memungkinkan untuk itu, meski kapasitasnya berkurang sampai 15 persen. Maka PLTG itu sudah sepantasnya kini disebut PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Solar).
PLTG “salah makan” inilah salah satu penyebab utama kesulitan PLN dan sekaligus kesulitan menteri keuangan. PLTG “Isalah makan” inilah yang menjadi salah satu penyebab direksi PLN beserta seluruh staf dan karyawannya telah menjadibangsa pengemis.
Tiap bulan PLN harus mengemis ke menteri keuangan untuk bisa mendapatkan subsidi. Pada 2008 saja, subsidi itu mencapai Rp 60 triliun setahun. Baca: Rp 60.000.000.000.000.
Mengapa?
Kalau saja PLN bisa mendapatkan gas, biaya produksi listriknya bisa lebih murah. Tinggal hampir separonya. Harga gas kini sekitar USD 7 dolar/ton ekuivalen. Padahal, harga solar USD 16 dolar/ ton ekuivalen.
Solar itulah “makanan” PLTG yang harganya lebih mahal, tapi rasanya lebih pahit. Kapasitas PLTG-nya turun 15 persen. Dengan menggunakan solar itu, asapnya begitu hitam. Kalau saja Anda melewati tol dari Bandara Cengkareng ke arah Tanjung Priok (Jakarta), menengoklah ke utara. Anda akan melihat di arah pantai dekat Ancol sangat banyak cerobong yang mengeluarkan asap hitam. Itulah bukti nyata kasus PLTG “salah makan”. Cerobong yang mengeluarkan asap hitam itu pertanda PLTG tersebut lagi diberi makanan yang salah dan karena itu kentutnya yang mestinya tidak kelihatan menjadi jelas berwarna hitam.
Kalau saja 5.000 MW PLTG “salah makan” tersebut diberi makanan yang benar, PLN akan menghemat sedikitnya Rp 10 triliun. Itu per tahun! Pasti menteri keuangan yang cantik itu akan kelihatan semakin cantik karena mulai bisa tersenyum. Sang menteri barangkali selama ini kesal juga karena setiap bulan harus melayani pengemis subsidi dengan nilai yang begitu menggemaskan.
Ada lagi yang lebih menggemaskan. Sebagai orang swasta yang kalau melakukan investasi menggunakan 10 kalkulator (agar bisa berhemat), saya sangat gemas akan keputusan investasi seperti itu di masa lalu. Untuk investasi 5.000 MW PLTG “salah makan” tersebut, menurut perkiraan saya, telah menghabiskan uang sekitar Rp 100 triliun. Mayoritas dilakukan waktu Orde Baru.
Anehnya, masih juga diizinkan pembangunan PLTG baru 740 MW di dekat Jakarta. PLTG ini memang milik swasta. Tidak memberattkan keuangan PLN. Tapi, ketika mulai membangun dulu, si swasta minta jaminan pemerintah bahwa pemerintah pasti bisa memberikan gas kepadanya.
PLTG baru itu akhirnya selesai dibangun. Masih gres. Baru sekitar dua bulan lalu selesai dan mulai beroperasi. PLTG ini memerlukan gas kira-kira 230 MMBTU (Million Metric British Thermal Unit). Seperti sudah bisa diduga, pemerintah tidak bisa menyediakan gas dari sumber yang baru untuk memenuhi janjinya itu.
Akibatnya, sangat parah. Baik secara fisik maupun secara akal sehat. Pemerintah dengan mudah memutuskan mengalihkan gas yang selama ini untuk jatah PLTG milik PLN ke PLTG baru milik swasta itu. Agar janjinya kepada swasta asing terpenuhi. Saya tidak sampai hati menuliskan akibat fisik yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan ini.
Lalu, bagaimana bisa mengatasi persoalan PLTG “salah makan” ini? Mengapa membangun PLTG kalau sudah tahu tidak akan bisa mendapatkan gas? Mengapa membangun PLTG kalau setelah dijalankan mengakibatkan PLN/ negara harus menderita kerugian Rp 10 triliun/tahun?
Dirut PLN harus mengubah itu semua. Tapi, Dirut PLN, yang sekarang maupun yang akan datang, tidak akan mampu mengubahnya. Kecuali diberi payung hukum untuk boleh mengatasinya. Inilah payung yang sekali diberikan bisa menghasilkan penghematan Rp 10 triliun per tahun.
Payung, begitu sederhana barangnya. Puluhan triliun rupiah manfaatnya.
PERTANYAAN: Indonesia begitu kaya gas. Mengapa PLN sampai tidak bisa mendapatkan gas? Sehingga sebagian pembangkitnya, sekitar 5.000 MW, harus diberi “minum” solar yang dalam setahun menghabiskan uang PLN Rp 80 triliun?
Urusan ini rumitnya bukan main. Memang yang berhak mengatur perdagangan gas adalah pemerintah. Mestinya pemerintah bisa mengaturnya lebih baik. Tapi, saya masih bel um tahu siapa yang disebut pemerintah itu. Yang jelas, pemilik‑pemilik ladang gas adalah perusahaan swasta. Asing maupun domestik.
Para pemilik ladang gas tentu ingin menjual gasnya dengan harga terbaik. Sebab, investasi untuk menemukan ladang gas tidak sedikita.
Maka, PLN harus bersaing dengan pembeli-pembeli lain: pedagang luar negeri maupun pedagang dalam negeri, seperti Perusahaan Gas Negara (PGN).
Keinginan lain para pemilik ladang gas adalah ini: pembeli harus mengambil semua gas yang dihasilkan suatu sumur, berapa pun jumlahnya. Di sini PLN ditakdirkan kurang bisa fleksibel. Sebuah pembangkit listrik tentu sudah di desain memerlukan gas sekian MMBTU (Million Metric British Thermal Unit). Sedangkan produksi sebuah sumur gas kadang kurang dari kebutuhan itu dan kadang sedikit kelebihan.
Dalam hal produksi sebuah sumur gas kelebihan, katakanlah 15 persen, dari kebutuhan sebuah pembangkit listrik, dilema muncul: dibeli semua PLN rugi, tidak dibeli semua pemilik sumur gas rugi.
Maka, mestinya, tidak ada jalan lain kecuali ada kerja sama yang sangat khusus antara PLN dan PGN. Kalau PLN mendapatkan sumur gas yang produksinya kelebihan, kelebihan itu bisa disalurkan ke PGN. Sebaliknya, kalau produksi sebuah sumur gas kurang dari jumlah yang diinginkan PLN, PGN yang harus menambahnya. Sampai sekarang kerja sama seperti itu rasanya belum ada. Egoisme setiap perusahaan masih sangat menonjol. Padahal, dua-duanya milik pemerintah.
Memang itu saja belum cukup. PGN juga sebuah perusahaan yang harus berlaba. Apalagi, sekarang sudah menjadi perusahaan publik. PGN sendiri kekurangan gas untuk melayani pelanggannya. Baik pelanggan rumahan dan terutama pelanggan industri. Maka, terjadilah persaingan ketat antara PLN dan PGN sebagai sama-sama pembeli gas dari ladang migas. Persaingan ini yang sampai sekarang belum mendapatkan jalan keluar.
Tentu ada yang berdoa agar kedua perusahaan itu jangan cepatcepat rukun. Para pedagang solar (di dalam maupun di luar negeri) yang setiap tahun mengeruk uang PLN sampai Rp 80 triliun akan kehilangan bisnis yang mengilap dari pedagangan solar. Bahwa itu membuat PLN dan pemerintah sulit, yang kurang pintar kan PLN dan pemerintah sendiri.
Tentu ide yang paling realistis adalah membangun LNG-gasifikasi terminal. PLN atau investor yang bekeda sama dengan PLN diminta membangun terminal LNG-gasifikasi. PLN atau investor bisa membeli LNG (Liquefied Natural Gas atau gas alam cair) dari mana saja dalam jumlah yang pas untuk kepentingan PLN. Bisa dari Tangguh di Papua, bisa dari Senoro di Luwuk (Sulteng) bisa juga dari Qatar atau Iran. Atau dari tempat lainnya
LNG itulah yang kemudian diubah menjadi gas di sebuah terminal LNG-gasifikasi. Terminal ini bisa dibangun di sekitar Cilegon. Bahkan, sudah pula ada teknologi baru: terminalnya dibuat terapung di lepas pantai Jakarta. Agar dekat dengan “PLTG salah makan” yang sekarang membuat masalah itu.
Saya tidak melihat jalan lain. Hanya dua itulah jalan keluamya: kerja sama yang baik dengan PGN atau membangun terminal LNG-gasifikasi. Yang pertama harus difasilitasi pemerintah dan yang kedua harus difasilitasi pemerintah.
Memang masih ada jalan lain. Tapi, terlalu radikal. Lelang saja PLTG-PLTG itu! Daripada bikin penyakit yang mengisap darah keuangan pemerintah. Hasil lelang barang bekas itu untuk dibelikan PLTU bekas yang direkondisi seperti baru.
Jalan “gila” itu bisa menyelamatkan uang negara setidak-tidaknya Rp 10 triliun/setahun. Baca: 10.000.000.000.000/setahun. Kalau saja di swasta dan saya yang menjadi pemiliknya, saya akan lakukan yang terakhir ini.
Masih ada penghematan lain yang juga triliunan rupiah. Tapi, dua seri tulisan ini saja sudah bisa menggambarkan mengapa PLN mengalami kesulitan selama ini. Dan mengapa sulit pula dipecahkan. (*)
JP-19/11/09
AYAM mati di lumbung peribahasa yang sangat cocok untuk menggambarkan kelistrikan di Indonesia. Di Pulau Kalimantan yang kaya raya akan batubara, hampir seluruh kotanya krisis listrik dengan sangat gawat. Bukan sejak sebulan yang lalu, tapi sudah 10 tahun atau 20 tahun lamanya.
Kota seperti (deretan nama-nama kota ini anggap saja pelajaran baru ilmu bumi): Pontianak, Singkawang, Sanggau, Ketapang, Pangkalanbun, Sampit, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, Penajam, Tanahgrogot, Bowang, Sengata, Tanjungredep, Tanjungselor, Tarakan, sampai ke kota penting di dekat negara tetangga seperti Nunukan dan Tanatidung bukan main menderitanya.
Tidak terhitung lagi orang yang kehilangan rumah karena lampu mati. Mereka menyalakan lilin, ketiduran, dan rumah yang umumnya terbuat dari kayu terbakar. Kisah pilu seperti itu menjadi berita koran lokal yang tidak habis-habisnya. Kebetulan, saya memiliki koran di semua kota yang disebut terdahulu itu dan yang akan disebut kemudian.
Lalu, generasi masa depan macam apa yang akan tercipta dengan kondisi listrik seperti itu?
Belum lagi penderitaan para investor. Mencari investor yang man masuk ke daerah-darah itu bukan main sulitnya. Investor rasional pasti langsung mengabaikan daerah-daerah itu
Tapi, begitu ada investor yang “emosional” (biasanya ada hubungan darah dengan salah satu daerah tersebut seperti saya), kekecewaanlah yang diberikan oleh PLN. Banyak investor hotel-hotel bagus menderita karena listriknya mati-mati terus. Banyak investor perumahan yang rumahnya sudah siap tapi listriknya tidak ada.
Itu bukan cerita satu bulan yang Yalu. Cerita duka tersebut sudah terjadi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Atau sejak 20 tahun silam. Sampai hari ini.
Tetangga dekat Kaltim di Sulawesi seperti Mamuju, Palu, Poso, Luwuk, Gorontalo, Tolitoli, Kendari, dan bahkan Makasar pun kurang lebih juga sama. Padahal, membawa batubara yang murah dari Kaltim ke Palu hanya perlu menyeberang satu malam.
Saya tidak perlu lagi menyebut kota seperti Tanjungpinang di Riau, Pangkal Pinang di Bangka, Tanjungpandan di Belitung. Belum juga menyebut Ambon, Lombok, Kupang, Flores, Ternate, Sorong, Jayapura, Merauke…. Pokoknya, sebutlah nama kota di mana saja di luar Jawa. Lebih mudah menyebut yang krisis listrik daripada yang tidak.
Kesabaran para gubernur seperti gubemur Kaltim, gubernur Kalteng, dan gubernur Kalbar sudah habis karena terus-menerus didemo rakyatnya. Juga gubernur di wilayah lain tadi. Tapi, para gubemur itu hanya bisa meneruskan suara pendemo itu ke PLN. Sebab, hanya PLN yang diberi hak untuk memiliki dan mengelola listrik di seluruh Indonesia nan luas ini. Tapi, suara pendemo itu datang dari tempat yang terlalu jauh dilihat dari kantor pusat PLN nun di Jakarta sana.
Begitu kaya Kalimantan akan batubara. Tapi, mayoritas pembangkit listrik di kawasan tadi menggunakan disel. Maka, PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) menjadi raja di sana. Raja yang haus uang, tapi lembek tenaga. Haus uang karena menghabiskan uang negara. Lembek karena lemah sekali tenaga listrik yang dihasilkannya.
Padahal, wilayah itu begitu kaya akan batubara. Kaya-raya. Superkaya. Tapi, kekayaan itu tidak membawa berkah ke diri sendiri. Batubara itu mengalir ke India, Thailand, Tiongkok, Jepang, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika. Ibarat lagu Gesang, batubara Kaltim itu “mengalir sampai jaaaaauuuuuh”. Sampai membuat wilayah Kalimantan dan Sulawesi sendiri terlupakan. Kalau saja ada pikiran sehat untuk mengubah wilayah itu, betapa gembiranya rakyat di seluruh kawasan tersebut. Mengapa kita yang begitu kaya batubara tidak mampu memanfaatkannya untuk membuat rakyatnya sendiri tersenyum. Memang pernah dicoba untuk mengatasinya. PLN mengadakan tender pembangunan PLTU di beberapa wilayah yang disebut tadi. PLN juga sudah menyatakan berpuluh-puluh investor sebagai pemenang tendernya. Kalau saja semua berjalan baik, hari ini wilayah-wilayah tersebut sudahmulai sedikit terang.Tapi, sampai hari ini, sudah tiga tahun kemudian, tidak satu pun para pemenang tender itu menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan, sebagian besar belum memulainya sama sekali. Sebagian lagi menghentikannya.
Ada persoalan kecerdasan mendasar dan kejujuran yang kurang ditegakkan di sini. Sistem tender itu harus diubah total. Direformasi habis-habisan.
Padahal, kalau PLTD-PLTD itu diubah semua menjadi PLTU kecil dan menengah, bukan saja rakyat di wilayah itu bisa tersenyum, menteri keuangan yang cantik itu pun akan ikut tersenyum. Negara bisa berhemat paling sedikit Rp 20 triliun setahun. Baca: Rp 20.000.000.000.000/ setahun. Dan lagi, kalau wilayah wilayah itu punya listrik, investor berdatangan ke sana. Penghasilan pajak juga naik. Tenaga kerja akan mengalir ke sana: tidak perlu lagi ada dana transmigrasi!
Pandai benar orang yang menciptakan peribahasa “ayam mati di lumbung” itu. Dia berhak berbangga karena ada contoh yang pas untuk membuktikannya: listrik kita! (*)
coba anda isikan… eh btw itu angka 9 atau huruf g kecil sih.. lha disinilah terkadang nyebelinnya, tapi tenang aja isikan aja secara spontan [huruf besar kecil gak masalah] gak usah dipikir nemen-nemen ndak malah tambah gorgi.. wong salah yo tidak dimarahi kok… 




Anakku tercinta aku ingin berpesan kepada kamu. Bila kelak kamu bisa membaca tulisan ini, bapakmu berharap kamu bisa mengerti apa yang bapakmu harapkan dari kamu, anakku.

Mendung yang menggantung memberi harapan sekaligus kecemasan, syukur kalo tidak turun hujan ya berarti nanti malam cuaca gak akan terlalu dingin mengingat ini adalah bulan2 terdingin di sekitar pegunungan kan? Sesampai di Mulut Desa Ketangi alhamdulillah dah ketemu sama mas Rojingun jadi gak repot tanya-tanya lagi meskipun sebenere saya gak asing dengan daerah Ketangi dan sekitarnya mengingat sebagian masa lalu saya ada sangkut pautnya dengan tempat ini.










komen baru...